Nesia.Top, 24 April 2024 - Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga ikut serta dalam diskusi panel "Menggali Potensi Transformasi Digital untuk Meningkatkan Konektivitas di ASEAN". Dalam diskusi tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membahas Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga mencapai USD 2 triliun pada tahun 2030. DEFA menyediakan peta jalan yang komprehensif untuk mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan yang inklusif. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong implementasi kerjasama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Pada pertemuan "Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (CFMCA)", Menkeu Sri Mulyani Indrawati memimpin koalisi bersama Menteri Keuangan Belanda dan membahas beberapa isu utama, termasuk peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) serta upaya untuk memobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya keterlibatan nyata para Menteri Keuangan dari seluruh dunia dalam proses persiapan dan implementasi pencapaian target NDC setiap negara, terutama dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prioritas aksi iklim. Selain itu, koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditekankan dalam proses persiapan dan implementasi pencapaian target NDC.
Dalam acara IMF-WBG Spring Meetings 2024 di Washington DC, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG). Dalam pertemuan ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama perwakilan negara anggota dan undangan dari Forum G20 Presidensi Brasil membahas upaya kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan global saat ini. Dalam Working Dinner G20, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya perencanaan iklim di masa depan yang harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan sesuai dengan Kerangka Keuangan Transisi G20. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa skema blended finance sangat penting untuk memobilisasi sumber pendanaan dan mendapatkan dukungan internasional. Selain itu, pengembangan instrumen carbon credit juga dianggap penting sebagai insentif tambahan untuk menarik peran lebih banyak dari sektor swasta dalam berinvestasi. Penguatan peran Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) juga diperlukan dalam mengelola dan mengurangi risiko sehingga dapat menarik lebih banyak pembiayaan dari sektor swasta.
Selanjutnya, dalam forum "Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All", Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan dalam rangka mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Investasi pada pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini, terutama untuk Indonesia yang memiliki dividen demografi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui mandatory spendings untuk pendidikan dan kesehatan. Implementasi UHC dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan membutuhkan biaya yang signifikan.
Pada pertemuan "International Monetary and Financial Committee Breakfast Meeting" selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan tentang pentingnya mengelola keterbatasan ruang fiskal di tengah kenaikan belanja sosial dan manajemen utang. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menekankan empat prioritas strategis, yaitu mendorong persatuan global yang damai dan resolusi bersama, memberikan dukungan fiskal kepada yang membutuhkan, menjaga stabilitas makroekonomi, dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menghadiri pertemuan "Development Committee Meeting". Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kemajuan yang telah dicapai dalam menciptakan Grup Bank Dunia (WBG) yang lebih besar, lebih baik, dan lebih berani melalui Peta Jalan Evolusi Grup Bank Dunia. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Bank Dunia harus lebih percaya diri dalam menetapkan target ambisius untuk tahap selanjutnya. Bank Dunia dan IMF juga harus mempertahankan momentum reformasi dan memastikan bahwa reformasi tersebut memberikan peluang nyata bagi negara-negara emerging market dan negara berkembang. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan serta keterwakilan anggota. Menurutnya, peningkatan modal yang sejalan dengan reviu kepemilikan saham akan memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia di saat lembaga-lembaga global yang tepercaya sangat dibutuhkan.
Selama pertemuan utama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga mengadakan beberapa pertemuan bilateral untuk membahas penguatan dan pembaruan kerjasama Indonesia dengan negara atau mitra pembangunan strategis. Beberapa negara yang dia temui antara lain Menteri Keuangan Selandia Baru, Nicola Willis, Menteri Keuangan II Malaysia, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, dan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan. Selain itu, dia juga bertemu dengan Presiden Bank Pembangunan Multilateral yaitu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Jin Liqun, dan Presiden European Investment Bank (EIB), Nadia Calviño.
Pada akhirnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan IMF Fiscal Forum sebagai panelis bersama dengan Menkeu Chile, Deputi Pertama Direktur Pelaksana IMF, dan Wakil EU. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan efektivitas dan tantangan dalam mempertahankan kedisiplinan fiskal di Indonesia. Pengalaman yang dibagikan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati sangat dihargai oleh audiens dan panelis lainnya karena memberikan contoh dan solusi konkret bagi dilema antara fleksibilitas dan kredibilitas dalam kebijakan fiskal.