Nesia.Top 20 April 2024 - Kementerian Perindustrian terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang sedang tidak stabil. Saat ini, ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat akibat konflik antara Iran dan Israel. Dampak eskalasi geopolitik di wilayah tersebut diwaspadai dapat berdampak negatif terhadap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.
Konflik yang sedang terjadi diperkirakan akan berdampak pada beberapa hal, seperti kenaikan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD). Hal-hal tersebut merupakan konsekuensi dari terlibatnya dalam perekonomian global dan rantai pasok.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis mendalam dan menyusun kebijakan yang cerdas untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi terhadap sektor manufaktur di dalam negeri. Kementerian Perindustrian juga akan segera berkoordinasi dengan para pelaku industri untuk mencari solusi yang tepat guna melindungi sektor industri dari dampak konflik yang sedang terjadi.
Kementerian Perindustrian telah merumuskan solusi untuk mengatasi potensi gangguan pasokan bahan baku industri di dalam negeri dengan memberikan insentif impor bagi bahan baku yang berasal dari Timur Tengah. Terutama bagi sektor industri kimia hulu yang mengandalkan sebagian besar bahan bakunya dari wilayah tersebut. Selain itu, relaksasi impor untuk bahan baku tertentu juga diperlukan guna memudahkan perolehan bahan baku mengingat persaingan negara lain dalam mencari supplier alternatif.
Langkah-langkah untuk mendalami, memperkuat, dan menyebarluaskan struktur industri perlu dipercepat guna meningkatkan program substitusi impor. Diperlukan ketegasan dalam penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mencegah terjadinya excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Kementerian dan lembaga terkait harus lebih disiplin dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri.
Menteri Perindustrian menekankan pentingnya keberlanjutan implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam mendukung sektor industri. Kenaikan harga energi berpotensi menurunkan produktivitas dan daya saing subsektor industri. Oleh karena itu, kebijakan HGBT menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produksi industri di Indonesia.
Solusi yang telah dirumuskan oleh Kemenperin mencakup penyiapan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini dilakukan karena adanya potensi gangguan suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama pada sektor industri kimia hulu yang mengimpor sebagian besar bahan baku dari wilayah tersebut. Relaksasi impor bahan baku tertentu juga diperlukan agar memudahkan perolehan bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berlomba mendapatkan pemasok alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
Selain itu, langkah-langkah untuk mendalami, memperkuat, dan menyebarluaskan struktur industri juga perlu dipercepat. Tujuannya adalah untuk segera meningkatkan program substitusi impor. Diperlukan ketatnya ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga harus lebih disiplin dalam pengadaan belanja barang dan jasa dengan menggunakan Produk Dalam Negeri.
Menperin menekankan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi sektor industri untuk memperoleh kepastian kelanjutan implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kenaikan risiko harga energi dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan daya saing subsektor industri. Oleh karena itu, kebijakan HGBT sangat penting untuk meningkatkan daya saing produksi industri.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral antara pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra. Dalam hal ini, nasabah Indonesia dan nasabah mitra dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dalam mata uang lokal tanpa harus melalui mata uang USD. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, terutama USD, mengingat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar negara Asia yang terus meningkat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Selain mengimbau penggunaan mata uang lokal, perbaikan sektor logistik juga menjadi hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Pada triwulan pertama tahun 2024, terjadi peningkatan biaya logistik dunia yang disebabkan oleh konflik Israel-Palestina. Kenaikan biaya logistik ini akan tergantung pada eskalasi konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat ke-63 di dunia dan ke-6 di ASEAN dalam Indeks Kinerja Logistik (LPI), yang berarti biaya dan waktu penanganan logistik di Indonesia lebih mahal dan lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia maupun di kawasan ASEAN.
Selain itu, rasio pinjaman produktif di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman konsumtif, yang menunjukkan perlunya mempermudah sektor industri untuk mendapatkan kredit. Contoh yang dapat diambil adalah Tiongkok, di mana lebih banyak kredit mengalir ke sektor produksi daripada ke sektor konsumsi. Kemenperin berharap agar rasio kredit di Indonesia juga dapat bergeser dan didominasi oleh kredit produksi, sehingga sektor industri dapat berkembang lebih baik. Meskipun demikian, Kemenperin meyakinkan bahwa kondisi saat ini masih stabil dan terkendali. Indonesia