Nesia.Top, 23 April 2024 - Media The Times of Israel melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk memberlakukan sanksi terhadap lebih banyak satuan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Sumber dari Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan informasi ini pada hari Senin. Langkah ini diambil setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengumumkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda terkait insiden di Tepi Barat sebelum agresi Israel ke Palestina pada 7 Oktober 2023.
Berdasarkan laporan dari media AS Axios pada hari Sabtu, batalion Netzah Yehuda diketahui terdiri dari pemukim Yahudi ortodoks muda dan radikal yang tidak diterima di satuan IDF lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat serius dalam menanggapi insiden yang terjadi di Tepi Barat dan memberlakukan sanksi sebagai tindakan yang diambil terhadap IDF. Keputusan ini menunjukkan bahwa AS tidak akan mentolerir tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia.
Dengan adanya rencana untuk menjatuhkan sanksi kepada lebih banyak satuan IDF, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel dapat mengalami ketegangan. Meskipun demikian, langkah ini diambil untuk menegakkan keadilan dan menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan diabaikan. Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan suatu negara dipertanggungjawabkan.
Batalion Netzah Yehuda tidak akan menerima bantuan atau pelatihan militer dari Amerika Serikat karena sanksi yang diberlakukan terhadap mereka. Hal ini merupakan langkah yang diambil sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh batalion tersebut.
Selain itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi terhadap unit-unit militer dan polisi Israel lainnya yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Langkah ini menunjukkan bahwa AS serius dalam menangani isu pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
Dilaporkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah unit militer Israel selama lebih dari satu tahun terakhir terkait dugaan pelanggaran HAM. Sanksi yang diberlakukan bertujuan untuk mencegah Israel menggunakan dana bantuan militer dari AS untuk membeli persenjataan bagi batalion Netzah Yehuda.
Namun, Israel tetap memiliki sumber dana lain untuk mendanai batalion tersebut selain bantuan dari Amerika Serikat, menurut sumber dari Amerika Serikat tersebut.
Sementara itu, IDF dengan tegas menolak tuduhan bahwa tentara yang tergabung dalam batalion Netzah Yehuda telah melanggar kode etik. IDF menyebut batalion tersebut telah berjuang "dengan profesionalisme dan keberanian" di Jalur Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu (21/4) menegaskan bahwa pihaknya akan menentang segala bentuk sanksi terhadap Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang berhaluan ekstrem kanan juga menyatakan bahwa memberlakukan sanksi terhadap unit militer Israel akan menjadi "garis merah".