Menurut Sandiaga Uno dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) 2022 di Jakarta, IPKN diharapkan dapat menjadi salah satu indikator yang memperkuat sektor pariwisata Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa IPKN merupakan transformasi penting dalam sektor pariwisata kita.
Dengan adanya IPKN, Sandiaga Uno optimis bahwa sektor pariwisata Indonesia akan semakin maju dan dikenal di pasar internasional. Hal ini berpotensi untuk mencapai target 30 besar dunia dalam Travel & Tourism Development Index (TTDI).
Sandiaga juga mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan komitmen yang kuat, berinovasi, dan bekerja sama dalam mengembangkan potensi ekosistem pariwisata di daerah masing-masing. Dengan demikian, penilaian IPKN di setiap daerah dapat semakin baik.
Selain itu, Sandiaga Uno juga mengumumkan lima kategori sub-indeks penilaian IPKN, yaitu subindeks lingkungan yang memungkinkan, kondisi kebijakan perjalanan dan pariwisata yang memungkinkan, infrastruktur, penggerak permintaan perjalanan dan pariwisata, serta keberlanjutan perjalanan dan pariwisata.
Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menambahkan bahwa IPKN merupakan salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam TTDI sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
IPKN telah dikembangkan dengan mengadopsi konsep TTDI yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kerangka kerja IPKN terdiri dari 5 subindeks, 16 pilar, dan 61 indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Kerangka kerja ini menjadi dasar dalam menilai ketersediaan data di setiap daerah yang telah dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan adanya kerangka kerja ini, kita tidak hanya fokus pada peningkatan pembangunan pariwisata berdasarkan data yang ada, tetapi juga melihat apakah pemerintah daerah memiliki perencanaan strategis yang dapat mendorong kemajuan pembangunan pariwisata dengan komitmen yang kuat.
Selain itu, IPKN juga memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing daerah berdasarkan data yang ada. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan kebijakan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Ke depannya, penyusunan IPKN akan diumumkan secara berkala setiap tahun. Penyusunan indeks ini didasarkan pada data terbaru dari BPS, yaitu data satu tahun terakhir. Dengan demikian, IPKN akan terus diperbarui dan menjadi acuan dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia.